Oleh: Drs.Supriyono, SH.MM (Ketua PGRI Kabupaten Jember)

Kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya guru, tidak selalu dalam bentuk tunjangan berupa uang, namun juga bisa berupa rasa nyaman di lingkungan kerja, ada ruang untuk menyalurkan aktualisasi diri, termasuk peningkatan jenjang kepangkatan sebagai bentuk pengembangan karier.

Khusus bagi jabatan fungsional guru. Cara naik pangkat pun diatur dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenegpan RB) Nomor 16 Tahun 2009, tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. Jenjang Jabatan Fungsional Guru menurut aturan tersebut antara lain: Guru Pratama, Guru Muda , Guru Madya, dan Guru Utama. Kenaikan pangkat dan golongan bagi guru tidak serta merta diusulkan secara reguler seperti ASN jabatan struktural pada umumnya.Tapi kenaikan pangkat diawali dengan usulan kenaikan jabatan terlebih dulu dengan usulan penetapan angka kredit (PAK). Setelah PAK terbit mengajukan pemberkasan untuk kenaikan pangkatnya.

Dari mana angka kredit itu diperoleh? Dari penilaian tugas pokok. Tugas pokok guru menurut pasal 1 Undang-Undang No.14 Tahun 2005 adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik dari jenjang PAUD formal sampai jenjang Sekolah Menengah Atas. Selain itu juga, terdapat tugas yang lain, yaitu melakukan pengembangan diri dengan kegiatan Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB), dan juga melaksanakan kegiatan seperti seminar, ikut organisasi profesi, publikasi ilmiah, dan lain sebagainya.

Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang melakukan penilaian atas pekerjaan guru selama periode kenaikan pangkat itu? Dalam Permenegpan RB diatur pada; Bab Vlll Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Pasal 22, yang berbunyi: (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah huruf (f) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas yang membidangi pendidikan bagi , Guru Pertama, pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Guru Madya, pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Sementara yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian angka kredit dilihat dari kutipan pasal 22 huruf (f) , bahwa kewenangan untuk menilai PAK guru adalah Bupati / Walikota atau didelegasikan pada Kepala dinas terkait yakni Dinas pendidikan. Maka pada pasal berikutnya di jelaskan ( 2 ) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ), dibantu oleh: huruf (d) Tim Penilai Tingkat Kabupaten/Kota. Dalam pasal 22 ayat (2) huruf (d) Bupati dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Tingkat Kabupaten/Kota.

Siapa yang berhak mengangkat Tim Penilai Angka Kredit? Pada pasal 24 ayat (6) Pembentukan dan Susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh huruf (f) Bupati Walikota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota. Jelas sekali untuk kewenangan Bupati sangat luas terkait dengan pembinaan kepegawaian. Pertanyaan berikutnya adakah masa berlakunya Surat Keputusan (SK) pembentukan Tim Angka Kredit tersebut, maka dijelaskan pada pasal 25 ayat (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Berdasarkan kutipan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa, yang berwenang menilai angka kredit guru adalah Bupati, melalui tim yang ditetapkan oleh Bupati dengan jabatan tim selama tiga tahun dan dapat ditetapkan kembali.

Mengapa terjadi kemacetan usul kenaikan pangkat bagi guru-guru di Jember? Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyebab hambatan yang pokok adalah tidak adanya tim penilai angka kredit yang seharusnya dibentuk oleh Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian. Apa penyebab lainnya? Berdasarkan informasi di media sosial, penyebab lain diduga tidak dipatuhinya perintah Mendagri dalam bentuk surat peringatan yang disampaikan oleh Mendagri pada Gubernur Jawa Timur. Yang ditindaklanjuti dengan surat peringatan Gubernur pada Bupati Jember yang isinya kurang lebih perintah menata ulang SOTK Pemkab Jember yang bertentangan dengan peraturan di atasnya dengan fasilitasi Gubernur. Dan Bupati Jember hingga saat ini belum memberikan respon secara formal. Jadi dua hal itulah yang menyebabkan kenaikan pangkat guru-guru ASN Jember macet.

Siapa yang terdampak dari macetnya proses kenaikan pangkat tersebut? Guru ASN di lingkungan TK, SD, SMP. Lebih parah lagi guru-guru ASN yang diangkat dari honorer K2 tahun 2014, karena baru bisa mengusulkan jabatan fungsional, dan tidak pernah naik pangkat sekalipun hingga tulisan ini dimuat.

Pangkat Guru Jember Macet Tiga Tahun Terakhir

3 gagasan untuk “Pangkat Guru Jember Macet Tiga Tahun Terakhir

  • April 15, 2020 pukul 5:31 am
    Permalink

    Betul, saya adalah ASN dari honorer K2;yang diangkat tahun 2015;sampai sekarang belum bisa naik pangkat.

    Balas
  • April 15, 2020 pukul 6:59 am
    Permalink

    Betul- betul ironis nasib guru di Jember, apalagi seperti kami dari ASN K2 yang tidak memiliki sertifikat pendidik karena akibat peraturan yang lama. Sehingga sampai detik inipun tidak bisa mengajukan tunjangan fungsional pula. Oh nasib …
    Semoga saja para pemimpin disana bisa lebih bijak dan peduli terhadap perkembangan karir kami sebagai pendidik yang lebih profesioal.

    Balas
  • April 15, 2020 pukul 8:48 am
    Permalink

    Jangankan naik pangkat pak.Bahkan sebagian dari guru PNS K2 sampai saat ini belum mempunyai Japfung .Informasi yang simpang siur jika belum mempunyai sertifikat pendidik tdk bisa mengajukan DUPAK untuk Japfung sehingga kami tdk mengajukan DUPAK .Bahkan yg rencananya kami mau mengajukan periode kmrn toh tdk ada.Kami harus bagaimana?

    Balas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *